in

Sidang DKPP, KPU Kepulauan Seribu Bantah Lakukan Tahapan pemilihan di dalam Luar Wilayahnya

Sidang DKPP, KPU Kepulauan Seribu Bantah Lakukan Tahapan pemilihan pada di Luar Wilayahnya

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu membantah aduan dugaan pelanggaran etik ihwal melakukan tahapan pilpres pada luar wilayah Kepulauan Seribu, yakni di dalam Gedung Mitra Praja, DKI Jakarta Utara pada di tempat Sidang Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya (DKPP). Perkara ini diajukan Rustam Ibnu Rahman. Ia mengadukan komisioner KPU Kepulauan Seribu yaitu Iman Cahyadi, Muamar Kadafi, Ahmad Gojali, Adam Fahmi, serta Yusnita Yamus. Sidang DKPP dipimpin oleh anggota DKPP Muhammad Tio Yuliansyah sebagai Ketua Majelis hakim.  

Anggota KPU Kepulauan Seribu Ahmad Gojali mengklaim bahwa pihaknya beraktivitas gedung perkantoran dalam luar wilayah di area Mitra Praja, DKI Jakarta Utara berdasar peraturan yang digunakan ada kemudian meneruskan kebijakan yang mana diambil komisioner KPU Kepulauan Seribu sebelumnya. Ia ijuga membantah ihwal KPU Kepulauan Seribu melakukan tahapan penyelenggaraan pilpres pada luar wilayah kerja. 

“Kegiatan rapat koordinasi lalu bedah hukum, juga isu aktual kepemiluan yang dimaksud dilaksanakan 19 September 2023 di area Pulau Tidung, Rapat pleno mingguan lalu rapat logistik 20 September 2023,” katanya pada sidang etik DKPP, Hari Senin 18 Desember 2023.

Ahmad Gojali juga menyebutkan kegiatan verifikasi pengurus lalu keanggotaan partai urusan politik partisipan pilpres tahun 2024, beberapa aktivitas monitoring daftar pemilih tambahan di tempat beberapa titik di area Kepulauan Seribu, 11 Agustus 2023 di dalam Pulau Tidung, 15 Agustus di dalam Pulau Lancang, 16 Agustus di area pulau Jawa Untung Jawa, Kepulauan Seribu.

Soal berkantor di tempat Mitra Praja, Ahmad Gojali mengungkapkan alasan efektivitas juga efisiensi juga memperhatikan prinsip aksesibilitas berdasarkan unsur geografis dan juga historis, salah satunya terbatasnya akses transportasi. “Dalam rangka aksesibilitas efektivitas serta efisiensi koordinasi tahapan pemilihan raya yang tersebut dijalankan oleh KPU Republik Indonesia kemudian KPU Provinsi DKI DKI Jakarta juga stakeholder,” kata dia. 

Rustam mengadukan KPU Kepulauan Seribu melakukan tahapan pilpres di area luar wilayah Kepulauan Seribu, yakni di dalam Gedung Mitra Praja, DKI Jakarta Utara. “Teradu 1 sampai teradu 5 menjabat berkantor di tempat gedung Mitra Praja bukan berkantor di tempat sesuai dengan undang-undang yang dimaksud diamanatkan bahwa lokasi kantor KPU kabupaten kota ada di dalam ibukota kabupaten tersebut,” kata Rustam membacakan poin aduan pada Kantor DKPP, Menteng, Ibukota Pusat, Senin, 18 Desember 2023. 

Ia melanjutkan membaca aduannya, bahwa Ketua KPU sebelum dilantik padahal juga pernah menggugat pemerintah Daerah Kepulauan Seribu dan juga polres dan juga SKPD melakukan aktivitas kantornya tak sesuai dengan ketentuan. “Poin terpenting yang mulia bahwa teradu satu (Ketua KPU Kepulauan Seribu) pernah melakukan gugatan,” katanya. 

Lalu kata Rustam, ketidaksesuaian aktivitas kantor KPU Kepulauan Seribu setiap hari di dalam luar wilayah Kepulauan Seribu ini melibatkan partisipan pelaksana pemilihan PPS kemudian PPK.

Padahal kata Rustam teradu memahami ihwal aturan di dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 bahwa aktivitas lalu tahapan kantor pada luar wilayah kepulauan Seribu menyebabkan kerugian materi kemudian non materi beserta pelopor pemilihan umum dalam tingkat PPS dan juga PPK. “Perkantoran pada luar pemilihan raya mencederai asas-asas pemilihan umum yang dimaksud berkepastian hukum adil jujur dan juga profesional, efektif kemudian efisien,” katanya. 

Padahal kata Rustam, KPU Kepulauan Seribu sudah ada difasilitasi pusat administrasi yang dimaksud berada di area mess guru Kepulauan Pramuka, lengkap dengan segala prasarana yang mana dibutuhkannya. 

Ia pun menyoroti penempatan petugas KPU di tempat Kantor KPU Kepulauan Pramuka yang dimaksud semata-mata berisikan dua staf. Sehingga menurut dia, staff yang mana terbatas yang disebutkan tak menghasilkan kembali layanan yang prima. 

“Hanya dihuni satu orang PNS lalu satu orang non PNS dengan tidak ada adanya infrastruktur yang mana untuk melayani pemilih, partisipan pelaksana tingkat PPS serta PPK dengan tidaklah adanya aktivitas gedung perkantoran di area KPU Kepulauan Seribu maka slogan KPU melayani tidak ada terbukti,” katanya. 

Rustam mengklaim bahwa bila KPU Kepulauan Seribu tetap saja beraktivitas perkantorannya di tempat Pulau Pramuka maka ia meyakini tak akan ada kesulitan koordinasi. 

Usai mendengarkan masing-masing pendapat dari pihak teradu serta pengadu, Ketua Hakim Mejelis menyampaikan memberi waktu untuk dia menyampaikan kesimpulan maksimum 3 hari sejak ditutupnya sidang pemeriksaan hari ini. “Untuk menyampaikan kesimpulan ke majelis melalui bagian persidangan,” kata Tio.

Pilihan Editor: DKPP Masih Verifikasi Aduan Pelanggaran Administrasi KPU terkait Pencalonan Gibran

Sumber : Tempo

Written by admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Jokowi Resmikan Jembatan Otista, Bima Arya Harap Bisa Perlancar Lalu Lintas pada Bogor

Jokowi Resmikan Jembatan Otista, Bima Arya Harap Bisa Perlancar Lalu Lintas pada Bogor

Putri Gus Dur Inayah Wahid Kritik Ucapan Prabowo Subianto Soal Ndasmu Etik

Putri Gus Dur Inayah Wahid Kritik Ucapan Prabowo Subianto Soal Ndasmu Etik