in

Pakar Mancanegara Sebut Pilpres RI Membosankan, Kenapa?

Pakar Mancanegara Sebut Pilpres RI Membosankan, Kenapa?

Jakarta – Pemilihan presiden (pilpres) RI disebut pakar asing akan datang membosankan. Ini adalah setidaknya dikatakan Ward Berenschot dari Universitas Amsterdam.

Dalam opininya yang mana dimuat dalam East Asian Forum berjudul Indonesia’s increasingly opposition-less democracy, Profesor Antropologi Politik Komparatif itu menulis bagaimana langkah Mahkamah Konstitusi (MK) Oktober lalu menjadi penyebab. Perubahan yang mana dilakukan, ucapannya menganggu pemilihan.

“Pemilihan presiden mendatang di dalam Indonesia akan membosankan, meskipun terdapat banyak drama yang mana terlihat,” katanya dikutipkan Selasa (9/12/2023).

“Pada bulan Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi Indonesia … memutuskan bahwa putra Jokowi (Presiden Joko Widodo) Gibran Rakabuming Raka, dapat mencalonkan diri sebagai duta presiden,” muatnya.

“Perubahan ini … mengganggu pemilihan presiden,” tambahnya.

Ia mengungkapkan memang benar hal itu memproduksi salah satu calon presiden (capres) Prabowo Subianto, dengan cerdas bertindak. Di mana ia dengan cepat mendaftarkan Gibran sebagai calon duta presidennya (cawapres).

“Sebuah langkah cerdas yang tampaknya berhasil meningkatkan keunggulannya pada jajak pendapat dibandingkan dua kandidat pesaingnya, Ganjar Pranowo serta Anies Baswedan,” tambahnya.

Namun, kata dia, hal ini menunjukkan tren yang digunakan mengkhawatirkan dalam mana memproduksi kebijakan pemerintah Indonesia mudah ditebak. Pemilihan Umum di dalam Indonesia, tambahnya, pada masa kini berubah menjadi persaingan antar elit yang mana saling berhubungan dan juga mempunyai visi yang mirip mengenai masa depan negara.

“Ketika Jokowi pertama kali bersaing bersaing untuk kursi kepresidenan melawan Prabowo pada tahun 2014, pilpres tampaknya menjadi hal yang penting,” tulisnya.

“Ketika rakyat Indonesia dihadapkan pada pilihan antara mantan penjual furnitur yang reformis lalu mantan komandan militer sekaligus oligarki yang tersebut mempunyai sejarah pelanggaran hak asasi manusia, nasib demokrasi Indonesia berada di bahaya,” muatnya lagi.

“Namun setelahnya pemilihan umum yang tersebut menyebabkan polarisasi pada tahun 2019, Jokowi menunjuk Prabowo sebagai menteri pertahanan. Hal ini tidaklah cuma menggalakkan inovasi elektoral yang tersebut dijalankan Prabowo, tetapi juga melakukan konfirmasi bahwa Jokowi tidaklah akan menghadapi oposisi nyata selama masa jabatan keduanya.

Memang tambah dia, salah satu capres lain yakni Anies Baswedan menjalankan kampanye oposisi. Namun seruan perubahannya tak cukup kuat.

“Karena dominasi kandidat yang terkait dengan pemerintahan Jokowi, cuma ada sedikit perdebatan kritis,” tambahnya.

“Kampanye pemilihan umum merupakan kesempatan penting untuk mengkaji dilema-dilema tersebut, namun hanya sekali ada sedikit perdebatan mengenai apakah pemerintahan Indonesia pada waktu ini telah dilakukan memberikan faedah bagi penduduk Indonesia,” jelasnya lagi.

“Sebaliknya, sebagian besar pemberitaan mengenai pemilihan umum hanya saja terfokus pada drama pribadi mengenai siapa yang dimaksud terpilih menjadi delegasi presiden serta bagaimana hal yang dimaksud mempengaruhi jajak pendapat.”

Artikel Selanjutnya Industri Media Mancanegara Tiba-Tiba Sorot Anies Baswedan Soal Ini adalah

Sumber : CNBC

Written by admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GIPHY App Key not set. Please check settings

KPK Tangkap Gubernur Maluku Utara, 15 Orang Diamankan

KPK Tangkap Gubernur Maluku Utara, 15 Orang Diamankan

Wamenkeu Ungkap 2 Motor Utama Kondisi Keuangan RI Tumbuh pada Atas 5%

Wamenkeu Ungkap 2 Motor Utama Kondisi Keuangan RI Tumbuh pada Atas 5%