admin
Jakarta – Center of Economic and Law Studies (Celios) menawarkan beberapa jumlah cara untuk membiayai transisi perekonomian Indonesia ke perekonomian yang lebih besar hijau.
Bhima mengakui bahwa proyek transisi ini membutuhkan biaya yang sangat mahal sehingga dibutuhkan strategi pembiayaan yang kreatif. Dia menawarkan sebagian solusi yakni mulai dari pengalihan insentif pemerintah hingga hibah dari negara maju yang tersebut lebih lanjut besar.
“Ini telah dipraktikan pada banyak negara kemudian akan menolong APBN,” kata Bhima di diskusi yang diadakan Celios lalu Greenpeace di dalam kawasan Ibukota Indonesia Selatan, Selasa, (19/12/2023).
Di pada proposal rencana kebijakan Comprehensive Investment and Policy Plan untuk pendanaan transisi energi sendiri, pemerintah sebenarnya sudah memperkirakan bahwa proyek transisi energi membutuhkan dana hingga Mata Uang Rupiah 1.500 tahun. pemerintahan sudah ada pula menyatakan bahwa dana yang dimaksud tiada akan cukup apabila hanya sekali dibiayai dari APBN saja.
Maka itu, Bhima menawarkan solusi pertama yakni pemerintah harus mengatasi minimnya dana yang disebutkan dengan mengalihan insentif fiskal dari sektor fosil lalu tambang, ke sektor dunia usaha hijau. Menurut dia, dengan pengalihan ini maka insentif fiskal yang dimaksud diberikan untuk sektor energi hijau akan lebih besar besar.
Kedua, Bhima menyatakan pemerintah harus menerapkan pajak produksi batubara lalu windfall profit tax. Dia meyakini apabila pajak ini diterapkan, maka dapat menjadi pemasukan tambahan untuk APBN ketika harga-harga komoditas sedang naik. “Ini akan menolong APBN ketika harga jual naik serta memberikan stimulus untuk mempercepat transisi energi,” katanya.
Ketiga, Bhima menyatakan pemerintah perlu mempercepat penerapan pajak karbon. Dalam penerapan nantinya, kata dia, pemerintah juga harus melakukan konfirmasi bahwa pajak yang mana didapat dari karbon ini akan disalurkan untuk keinginan pengembangan energi hijau. “Jangan sampai pajak karbon uangnya habis untuk belanja pegawai dan juga hal yang tak berhubungan dengan lingkungan,” ujar dia.
Bhima mengungkapkan solusi keempat adalah pengelolaan dana abadi SDA. Sementara, solusi kelima yang digunakan ditawarkan adalah optimalisasi dana umum pada pangsa modal. Dia mengungkapkan perusahaan yang bergerak dalam sektor lingkungan seperti pengolahan limbah harus didorong masuk pangsa saham sehingga dapat mengakumulasi dana dari publik.
Keenam, Bhima menyarankan agar dilaksanakan pengalihan kredit perbankan di tempat sektor pertambangan, penggalian serta migas. Ketujuh, kata dia, adalah debt cancellation dan juga kedelapan loss and damage fund.
Terakhir, Bhima menyarankan agar pemerintah melakukan diplomasi agar negara forward mau untuk lebih banyak besar di memberikan hibah ke proyek hijau dalam Indonesia. “Negara maju sudah ada beratus-ratus tahun lebih lanjut dulu menggunakan batu bara yang mengotori bumi, sehingga hutang merekan terhadap lingkungan sangat besar,” paparnya.
Artikel Selanjutnya Sedih! Banyak UMKM RI Tak Punya Akses Kredit ke Bank, Kenapa?
Sumber : CNBC
GIPHY App Key not set. Please check settings